Sabtu, 01 Januari 2011

Kewarganegaraan

TUGAS KETIGA KEWARGANEGARAAN
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional




Disusun oleh :


1. Yesy Waluyo 142090010
2. Arif Kurniawan 142090036
3. Prawita putri rachmawati 142090039

Dosen Pembimbing : Drs. S.T. Haryono Msi


JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBENGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA TAHUN 2010



1. Wawasan Nusantara
a) Pengertian Wawasan Nusantara
Wawasan berasal dari wawas yang artinya melihat atau memandang dengan penambahan akhiran. Kata ini secara harafiah berarti cara penglihatan atau cara tinjau atau pandang kehidupan suatu bangsa dan negara dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang strategis karena itu wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya.
Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut :
“ Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. “
Menurut Prof. DR. Wan Usman (Ketua program S-2 PKN-UI) :
“ Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam.” (2000)
Ia juga menjelaskan bahwa Wawasan Nusantara merupakan Geopolitik Indonesia.
Menurut kelomppok Kerja Wawasan Nusantara, yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhannas tahun 1999 adalah sebagai berikut :
“ Cara Pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”
Dari pengertian-pengertian seperti diatas, pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara ialah Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu “ cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategisa dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormatikebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. ”


b) Faktor yang mempengaruhi Wawasan Nusantara
• Geografis, Geopolitis, dan Geostrategis
 Geografis, Indonesia adalah wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan dan memiliki wilayah perairan yang luas dan pulau yang banyak. Akan tetapi laut tidak menjadi “pemisah” pulau, tetapi sebagai “penghubung”. Geografis adalah wilayah suatu negara. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau (menurut data tahun 2004; lihat pula: jumlah pulau di Indonesia), sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap, menyebar sekitar katulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana lebih dari setengah (65%) populasi Indonesia. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi and 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung berapi aktif (Ring of Fire). Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia.
 Geopolitik, Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila, tidak mengembangkan teori kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih sengketa dan ekspansionisme. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta akan perdamaian, akan tetapi lebih cinta akan kemerdekaan. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara ; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa (Sunarso, 2006: 195). Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography)
 Geostrategis, Indonesia terletak pada posisi silang yang memberikan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesiam ada untung dan ada ruginya. Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional. Mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya, maka ia menjadi amat berbeda wajahnya dengan yang digagaskan oleh Haushofer, Ratzel, Kjellen dan sebagainya
• Historis yuridis formal, maksudnya perkembangan konsep Wawasan Nusantara dipandang dari tiga aspek, yaitu :
 Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan
 Wawasan Nusantara sebagai wawasan kekuatan
 Wawasan Nusantara sebagai wawasan ketatanegaraan
• Kepentingan nasional
c. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)
Archipelagic berasal dari bahasa Italia, yaitu archipelagos, archi berarti utama atau penting, dan pelagos berati laut atau wilayah lautan, sehingga arti archipelagos adalah wilayah lautan terpenting.
Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago, akan tetapi berbeda dengan pemahaman archipelago di negara negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat, leut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut pahan Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut sebagai Negara Kepulauan.

d. Mare Clausum (The Right and Dominion of The Sea)
Menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (kira-kira sejauh 3 mil).

2. Pandangan ajaran Frederich Ratzel
Pada abad ke19, Frederich Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya Ilmu Bumi Politik sebagai hasil penelitiannnya yang ilmiah dan universal. Pokok-pokok ajaran Frederich Ratzel adalah sebagai berikut :
a. Dalam hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusur, dan mati.
b. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. (teori ruang, konsep ruang)
c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
d. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Apabila wilayah/ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam di luar wilayahnya (ekspansi). Hal ini melegitimasikan hukum ekspansi yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan, kegiatan (ekonomi, perdagangan, perindustrian/produksi) harus diimbangi dengan pemekaran wilayah, batas batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.
e. merumuskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama transportasi dan komunikasi, yang telah mendorong munculnya kesadaran akan adanya keterkaitan antara geografi dan dinamika politik dunia. Kesadaran tersebut berbentuk Antropho-geografi yang pada intinya mengulas sintesa antara antropologi, geografi dan politik. Tujuannya adalah mempelajari manusia, masyarakat, negara dan dunia sebagai organisme hidup. Demikian juga Ratzel secara berulang-ulang dalam karyanya menekankan bahwa pada akhirnya antropho-geografi harus memusatkan pandangan dan kajiannya pada sisi organisme-nya, dan inilah sesungguhnya awal dari bibit pemikiran mengenai geopolitik.
f. mengidentifikasikan bahwa tabiat, ambisi dan bahkan budaya manusia dibentuk oleh alam sekitarnya serta menyimpulkan adanya keterkaitan anatara iklim dan budaya. Itulah sebabnya Ritter kemudian mengkaitkan Zona Iklim dunia dengan Zona Budaya.
Ilmu Bumi Politik berdasarkan ajaran Frederich Ratzel tersebut justru menimbulkan dua aliran, dimana yang satu berfokus pada kekuatan di darat, sementara yang lainnya berfokus pada kekuatan di laut. Frederich Ratzel melihata adanya persaingan antara kedua aliran itu, sehingga ia mengemukakan pemikiran yang baru, yaitu dasar-dasar suprastruktur Geopolitik : kekuatan total/menyeluruh suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Dengan demikian esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka mewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini sering menjuruh kearah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan tujuan dominasi. Pemikiran Frederich Ratzel menyatakan bahwa ada kaitan antara struktur atau kekuatan politik serta geografi dan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negarayang dianalogkan dengan organisme.

3. Paham Machiavelli
Gerakan pembaharuan yang dipicu oleh masuknya ajaran Islam di Eropa Barat sekitar abad VII telah membuka dan mengembangkan cara pandang bangsa-bangsa Eropa Barat sehingga menghasilkan peradaban barat modern seperti sekarang. Dibidang politik dan kenegaraan, motor atau sumber pemikirannya berasal dari Machiavelli, seorang pakar ilmu politik dalam pemerintahan Republik Florence, sebuah negara kecil di Italia Utara (sekitar abad XVII)
Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Prince”, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut :
a. Segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan
b. Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba adalah sah
c. Dalam dunia politik untuk mendapatkan sesuatu bisa dengan menggunakan hukum rimba. (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas), yang kuat pasti akan dapat bertahan dan menang.
Semasa Machiavelli hidup, buku “The Prince” dilarang beredar oleh Sri Paus karena dianggap amoral. Tetapi setelah Machiavelli meninggal, buku tersebut menjadi sangat laku dan dipelajari oleh orang-orang serta dijadikan pedoman oleh banyak kalangan politisi dan para elite politik.
4. Posisi silang Indonesia dipandang dari berbagai aspek
a. Geografi, letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional, diantara dua samudera (samudera Hindia dan samudera Pasifik) dan dea benua (benua Australia dan benua Asia) sehingga terletak pada jalur pelayaran dan perdagangan internasional.
b. Demografi, penduduk Indonesia terletak antara penduduk jarang dan padat.
c. Ideologi, ideologi Indonesia adalah ideologi Pancasila yang merupakan percampuran antara ideologi liberalisme dan komunisme.
d. Politik, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang merupakan percampuran antara demokrasi liberal dan diktator proletar (rakyat).
e. Ekonomi, sistem ekonomi di Indonesia juga merupakan ekonomi Pancasila yang merupakan campuran dari sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis.
f. Sosial, masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat Pancasila yang terletak antara masyarakat individualis dan sosialis (komuni-komuni)
g. Budaya, budaya di Indonesia adalah budaya pancasila yang merupakan percampuran dari budaya barat dan budaya timur.
h. Hankam, geopolitik dan geostrategi hankam Indonesia terletak antara wawasan kekuatan maritim dan kontinental.
5. Geopolitik di Indonesia
Sesuai dengan ajaran Pancasila, bnagsa Indonesia merumusakan Geopolitik sebagai :
“ Pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis suatu negara dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional dan penentuan-penentuan kebijaksanaan secara ilmiah berdasarkan realita yang ada dengan cita-cita bangsa. ”
Didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang negara Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelagi di negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat. Laut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara kesatuan.
Geopolitik Indonesia sebagai fenomena atau gejala sosial harus dilihat sebagai gejala dinamis, yang selalu mengusahakan persatuan dan kesatuan. Persatuan merupakan suatu proses, yaitu usaha ke arah berastu untuk menjadikan keseluruhan kearah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, atau dengan istilah lain sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat satu, yaitu mutlak tidak dapat terbagi dan terpisahkan dari yang lain.
Konsep geopolitik Indonesia dapat diberi batasan yang sedikit berbeda dengan semula, namun intinya sama, sebagai berikut :
“Pengetahuan tentang segala sesuatu dengan memanfaatkan letak geografis negara kepulauan untuk kepentingan-kepentingan penyelenggaraan pemerintahan nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang menghormati ke-bhineka-an kehidupan nasional untuk mencapai tujuan negara.”
Pelaksanaan geopolitik di Indonesia sejak Wawasan Nusantara diresmikan oleh MPR dan TAP MPR nomer IV tahun 1973, yaitu meliputi tiga aspek :
a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
b. Perwujudan kepulauan nusantara sabagai satu kesatuan sosial budaya
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

6. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Kesejahteraan digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan Keamanan digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsic yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada berdampingan pada kondisi apapun.
Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dan sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun.\

7. Pangkal Budaya (Local Genius)
Dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, yang sering disebut sebagai Local Genius. Local Genius inilah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Hal yang penting adalah bahwa interaksi kebudayaan daerah dengan kebudayaan asing harus berjalan secara wajar dan alamiah, tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya satu daerah tertentu terhadap budaya daerah lainnya sehingga kebudayaan dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya kebudayaan daerah.
Secara umum, gambaran identitas bengsa Indonesia berdasarkan tuntunan Pancasila adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar berikut :
a. Bersifat religius
b. Bersifat kekeluargaan
c. Bersifat serba selaras
d. Bersifat kerakyatan

8. Ketahanan pada Aspek Ideologi Pancasila
a. Sebaiknya anggota MPR segera mengevaluasi kembali kinerjanya, apakah telah sesuai dengan ideologi Pancasila. Untuk melakukan amandemen UUD 1945 itu sendiri harus sesuai dengan pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Pelaksanaan objektif adalah pelaksananaan nilai-nilai secara tersurat terkandung dalam ideologi atau paling tidak secara tersirat dalam UUD 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dibawahnya dan segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai tersebut oleh masing-masing individu dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warganegara. Sehingga jika batang tubuh UUD 1945 tidak sesuai lagi dengan pembukaannya dan pasal-pasal yang menjelaskannya pun sudah dihilangkan sama sekali, maka hal tersebut sedah termasuk dalam penyimpangan terhadap ketahan ideologi Pancasila itu sendiri. seharusnya para pemimpin saat ini tidak melakukan hal tersebut jika ingin melakukan amandemen seharusnya mereka tidak melupakan pembukaan undang-undang dasar 1945 yang merupakan dasar dari pembuatan undang-undang, dan jika ingin mengamandemen undang-undang maka mereka apakah undang-udang itu akan benar diterapakan atau hanya sebatas undang-undang saja dimana tidak ada realisasinya sama sekali. Dan seharus mereka jika mereka ingin mengamandemen undang-undang tidak seharusnya mereka menyimpang dari pembukaan undang-undang dan batang tubuh yang sudah menjadi dasar negara, dan jika mereka mengamandemen undang-undang tersebut harus dinyatakan dalam bentuk ketetapan MPR tidak hanya sekedar notulen rapat.

b. Upaya memperkuat ketahana Ideologi Pancasila memerlukan langkah pembinaan sebagai berikut :
• Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selaras dengan peradapan dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
• Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal dan bangga terhadap bangsa dan negara. Disamping itu anggota masyarakat dan pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebhinekaan.
• Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata oleh penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, setiap warga negara Indonesia agar kelestarian dan keampuhannya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud. Dalam hal ini suri tauladan para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar.
• Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan antara fisik material dengan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
Pendidikan moral manusia ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya kedalam mata pelajaran lain, seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa Indonesia dan kepramukaan. Pendidikan moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara non formal.
Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
9. Ketahanan pada Aspek Ekonomi
a. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nesional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui iklim usahayang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.
Usaha-usaha yang harus dilakukan agar dapat tercapai tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan :
• Sistem ekonomi di Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata diseluruh wilayah Nusantara melalui ekonomi kerakyatan serta untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
• Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan :
 Sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
 Sistem etatisme, dalam arti negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi ekonomi diluar sektor negara.
 Pemusatan kekuatan ekonomi pasa satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
• Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sektor pertanian dan sektor perindustrian serta jasa.
• Pembangunan ekonomi, yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran masyarakat secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah, badan usaha milik negara, koperasi, badan usaha swasta, dan sektor informal harus diusahakan demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi
• Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antarsektor.
• Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal serta sarana IPTEK yang tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan, dan dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.

b. Mala Petaka Ekonomi
1) Azas Free figh liberalisem : adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya ekspoitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat bertambah luasnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin
2) Azaz Etatisme : yaitu keikutsertaan pemerintah terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan berdaya saing secara sehat.
3) Azas monopoli : suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan monopoli
10. Astra gatra
Model Astagatra merupakn perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung diatas bumi degan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional yang meliputi tiga aspek alamiah (tri gatra) dan lima aspek sosial (panca gatra)



Tri gatra meliputi :
a. Letak dan kedudukan geografi negara.
b. Keadaan dan kekayaan alam, meliputi flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer, muka maupun perut bumi, dan dikelola denga dasar 3 asas: asas maksimal, lestari, dan daya saing.
c. Keadaan dan kemampuan penduduk, meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi.
Panca gatra meliputi :
a. Ideologi
b. Politik, Penetapan alokasi nilai disektor pemerintahan dan kehidupan politik masyarakat harus memenuhi lima fungsi utama, yaitu :
• Usaha mempertahankan pola, struktur, dan proses politik
• Pengaturan dan penyelesaian pertentanagn atau konflik
• Penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat
• Pencapaian tujuan
• Usaha integrasi
c. Ekonomi, meliputi SDA, modal, tenaga kerja, dan teknologi
d. Sosial dan Budaya, meliputi tradisi, pendidikan, kepemimpinan, dan kepribadian.
e. Pertahanan dan Keamanan, meliputi faktor-faktor doktrin, wawasan nasional, sistem pertahanan keamanan, geografi, manusia, integrasi angkatan bersenjata dan rakyat, material, IPTEK, kepemimpinan, pengaruh luar negeri.



Daftar Pustaka

1) Hand Out Pendidikan Kewarganegaraan
2) www.slideshare.net
3) http://community.gunadarma.ac.id/user/blogs/view/name_dhimasarimahardhikaputra/id_13009/title_geopolitik-indonesia/
4) http://ocw.gunadarma.ac.id/course/civil-and-planning-engineering/study-program-of-civil-engineering-s1/pendidikan-kewarganegaraan/ketahanan-nasional-bagian-1
5) http://apadefinisinya.blogspot.com/2008/05/geopolitik-dan-geostrategi-indonesia.html
6) http://materi-kuliah-akper.blogspot.com/2010/04/wawasan-nusantara-wanus.html
7) http://kehidupanyangbermanfaat.blogspot.com